Oleh: Akmal, S.Sos
Alumni Fisipol Unes
Politik pada hakikatnya tidak semata-mata berbicara tentang kekuasaan. Lebih jauh, politik merupakan ikhtiar untuk menghadirkan kebaikan bersama.
Aristoteles, melalui pemikirannya tentang politikós, memandang politik sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kehidupan bersama yang baik. Dari gagasan dasar inilah politik semestinya dipahami: bukan sekadar tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan bagaimana perbedaan kepentingan dapat dikelola demi kepentingan masyarakat luas.
Dalam konteks Indonesia, gaya politik Presiden Prabowo Subianto menarik untuk dicermati. Pendekatan yang ditampilkan bukan sekadar reproduksi dari gaya kepemimpinan tokoh-tokoh terdahulu, melainkan berkembang dari pengalaman politik dan pemahamannya sendiri mengenai bagaimana membangun kekuatan bersama.
Salah satu karakter yang menonjol adalah politik merangkul.
Politik merangkul berarti membuka ruang bagi berbagai kelompok untuk terlibat dalam agenda kebangsaan. Pihak yang mendukung dirangkul untuk memperkuat kerja bersama. Sementara pihak yang berbeda pandangan atau berpotensi menjadi penghambat tidak selalu ditempatkan sebagai musuh yang harus disingkirkan.
Perbedaan justru dikelola melalui komunikasi, dialog, dan kerja sama.
Dalam perspektif ini, merangkul bukan berarti menghilangkan perbedaan. Sebaliknya, merangkul merupakan cara untuk mengelola perbedaan agar tidak berubah menjadi konflik yang menghambat agenda pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Cikal bakal pendekatan semacam ini dapat dilihat pada langkah politik Presiden Joko Widodo setelah Pemilu 2019. Setelah sebelumnya menjadi rival dalam kontestasi politik, Prabowo Subianto kemudian bergabung dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan.
Langkah tersebut menjadi salah satu contoh penting bagaimana rivalitas politik dapat bertransformasi menjadi kerja sama pemerintahan. Perbedaan yang sebelumnya hadir dalam kontestasi elektoral kemudian ditempatkan dalam kerangka kerja yang lebih luas, yakni menjalankan pemerintahan dan melayani kepentingan negara.
Dari sinilah kesinambungan politik Jokowi-Prabowo menarik untuk dibaca sebagai sebuah fenomena politik Indonesia.
Jokowi menunjukkan bahwa rival politik tidak selamanya harus menjadi lawan setelah kontestasi berakhir. Prabowo kemudian melanjutkan pendekatan politik yang menekankan pentingnya merangkul berbagai kekuatan dalam menjalankan pemerintahan.
Tentu, setiap pemerintahan memiliki dinamika, kepentingan, kritik, dan perbedaan pandangan. Politik merangkul bukan berarti meniadakan kritik atau mengharuskan semua pihak memiliki pandangan yang sama. Justru keberagaman pandangan tetap diperlukan agar kekuasaan dapat berjalan dengan kontrol dan keseimbangan.
Namun, ketika perbedaan mampu ditempatkan dalam ruang dialog dan kerja bersama, politik dapat bergerak dari sekadar pertarungan kepentingan menuju upaya mencari titik temu.
Jika pendekatan semacam ini terus berkembang, politik merangkul dapat menjadi salah satu pelajaran penting dari perjalanan demokrasi Indonesia: bahwa lawan politik tidak harus selamanya menjadi musuh, dan kemenangan politik tidak harus berujung pada penguasaan tanpa ruang bagi pihak lain.
Pada akhirnya, politik kembali pada pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan digunakan untuk memperbesar perpecahan atau untuk memperluas ruang kebersamaan?
Jika pilihan yang diambil adalah merangkul, maka politik tidak berhenti pada kemenangan dalam sebuah kontestasi. Politik berlanjut menjadi kerja bersama untuk membangun bangsa.
Di titik inilah gagasan politik merangkul ala Jokowi-Prabowo menjadi menarik untuk dicermati. Bukan hanya sebagai strategi politik pada satu periode pemerintahan, tetapi sebagai sebuah pendekatan yang dapat menjadi bagian dari perjalanan politik Indonesia dan dikenang dalam sejarah sebagai upaya mengubah rivalitas menjadi kolaborasi demi kepentingan bangsa.
0 Komentar