Wartaminangnews.com - Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Sumbar dan pemilik truk meminta pada pemerintah penerapan kendaraan truk Over Dimension dan Over Load (ODOL) ditunda.
ALFI merupakan asosiasi berhubungan dengan masalah transportasi, berhubungan soal dengan penerapan truk ODOL dilakukan pemerintah.
Ketua DPW ALFI Sumbar, Rifdial Zakir menyebutkan, ALFI mendesak pemerintah agar mempertimbangkan kembali atau merevisi undang-undang yang mengatur tentang ODOL, dengan harapan bisa menemukan solusi yang lebih berpihak dan berkelanjutan.
"Dalam dua atau tiga bulan terakhir kami dari ALFI/ILFA secara nasional rapat koordinasi dengan Dishub provinsi setempat dan pihak kepolisian dan tracking, yaitu penindakan ODOL itu ditunda penerapannya,"ungkapnya.
Menurutnya, aturan pelarangan ODOL ini diterapkan, itu dampaknya akan gaduh dan penggangguran akan tinggi karena pemilik truk akan kurangi operasionalnya sehingga sopir banyak yang ngganggur.
"Adanya pengungaran daya angkut secara otomatif tentunya juga berdampak biaya logistik,"ungkapnya.
Rifdial Zakir juga meminta pada pemerintah untuk menjelaskan klasifikasi jalan yang ada di Sumbar, sehingga pemilik transportasi tidak salah paham di jalan.
"Harus ada peta jalan armada truck – jalan logistik yang dibangun secara khusus untuk angkutan logistik dengan beban truck kontainer. Sebagaimana standar isi kontainer yang diapprove oleh International Maritime Organization (IMO),"ungkapnya.
Sementara itu Tauhid salah seorang pengusaha truk menilai kerusakan jalan bukan disebabkan oleh kendaraan ODOL.Alasan pemerintah bahwa pelarangan ODOL ini penyebab kerusakan jalan itu tidak signifikan
"Kualitas pembangunan jalan yang buruk juga menjadi penyebab kerusakan,"sebutnya. Tauhid juga mempertanyakan apakah kecelakaan di jalan raya selalu disebabkan oleh kendaraan ODOL.
Tauhid menyoroti dampak sosial dari pelarangan ODOL. Ia menyebut pengurangan muatan truk akan meningkatkan biaya operasional pemilik barang.
“Pemilik truk mungkin saja mau muatan dikurangi, misalnya dari 30 ton menjadi 13 atau 15 ton. Tapi, apakah pemilik barang mau membayar untuk muatan 13 atau 15 ton itu?” tanyanya.
0 Komentar