Wartaminangnews.com – Aksi unjuk rasa pedagang kembali digelar pada 11 Februari 2026, melanjutkan aksi sebelumnya yang berlangsung pada 9 Februari lalu. Para pedagang menyampaikan kekecewaan karena merasa aspirasi mereka belum mendapat tanggapan dari Pemerintah Kota Padang.
Koordinator aksi, Ahmad Yani, mengatakan bahwa hingga aksi kedua digelar, Wali Kota Padang belum juga menemui massa untuk mendengarkan langsung aspirasi para pedagang.
“Alhamdulillah, hari ini kami kembali melanjutkan aksi tanggal sembilan kemarin. Namun sampai sekarang, Pak Wali tidak mau menerima aspirasi masyarakat dan tidak menemui kami,” ujar Ahmad Yani.
Ia mengaku kecewa terhadap sikap pimpinan daerah yang dinilai tidak menggubris keluhan pedagang pasar. Menurutnya, para pedagang juga merupakan bagian dari warga Kota Padang yang berhak didengar aspirasinya.
“Kami kecewa terhadap pemimpin Kota Padang yang tidak menemui masyarakatnya. Kami ini pedagang pasar, tapi tetap warga kota yang berhak menyampaikan aspirasi,” tegasnya.
Terkait pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) pada 9 Februari lalu, Ahmad Yani menyebut tidak ada solusi yang dihasilkan. Ia mengatakan sebagian besar aspirasi dan permohonan pedagang hanya dijawab dengan penolakan.
“Pertemuan dengan Sekda kemarin tidak ada solusi. Beberapa pertanyaan dan permohonan kami jawabannya hanya tidak bisa,” katanya.
Dalam aksi tersebut, para pedagang meminta agar rencana pemindahan pedagang selasar ditunda sementara, setidaknya hingga setelah Ramadan dan Idul Fitri. Mereka berharap pembahasan lebih lanjut dapat dilakukan usai Lebaran.
“Kami meminta kepada Bapak Wali Kota agar pemindahan pedagang selasar ditunda dulu karena sudah mendekati Ramadan. Setelah Lebaran, kita bisa duduk bersama dan membicarakannya kembali,” pungkasnya.
Dia menambahkan,aksi ini terus berlanjut, rencana waktu carfree day (minggu /15-02) juga akan lakukan aksi demo.
"Pedagang sudah memasukan surat ke DPRD Padang untuk audiensi bersama pedagang berharap walikota Padang hadir,"pungkas dia.
Para pedagang berharap Pemerintah Kota Padang dapat mempertimbangkan tuntutan tersebut dan membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik.
0 Komentar